5 Simple Statements About reformasi intelijen Explained

5 Simple Statements About reformasi intelijen Explained

Blog Article

Seiring dengan perubahan lanskap panggung politik nasional, dengan mengusung konsep reformasi, membuka harapan baru tampilnya performan intelijen, sebagai pilar utama keamanan nasional yang parallel dengan prinsip demokrasi,transparansi dan akuntabel, melalui proses reformasi intelijen. Plan besar reformasi intelijen negara, harus berpedoman pada karakteristik intelijen yang independen dan berpedoman pada kepentingan politik negara.

Era pertama adalah masa intelijen perjuangan sebelum kemerdekaan Indonesia. Pada periode ini, tujuan utama intelijen adalah untuk memberikan informasi kepada pemerintahan pada masa itu, termasuk Presiden Soekarno, mengenai gerak-gerik penjajah yang berusaha kembali menduduki Indonesia setelah proklamasi kemerdekaan pada 1945.

Kegiatan koordinasi yang dilakukan oleh Kominda merupakan faktor sangat penting dalam menghimpun informasi. Hal tersebut dilakukan untuk mendeteksi secara dini segala bentuk kerawanan di daerah, termasuk terorisme.

You'll find 9 (9) Constitutional Court judges, where 3 (a few) are nominated through the Supreme Court docket; 3 (three) are nominated by the home of Representatives, and Yet another 3 (three) are nominated because of the President. Most of the judges are appointed by way of a Presidential Decree and all will serve in one panel in Each and every case before the Courtroom. The time period of Place of work for judges is 5 (five) yrs and every one of these might be reelected for an additional 1 (one) term. The existence on the Constitutional Court has significantly influenced Indonesia in general. Beforehand, laws founded with the legislative institution cannot be challenged. The institution of your Constitutional Courtroom has built it doable to annul the complete law or Element of its substances if its generating or substance is contradictory into the Constitution. This serves for a Examine and harmony of a political organ such as the Legislative physique.

A single monumental illustration would be the entry of Laskar Jihad, a paramilitary group led by alumni in the Afghanistan war, to Maluku to engage in conflicts in excess of religious problems. The president firmly purchased all security and intelligence equipment to stop their entry, but there was no utmost work, even allegations emerged they were deliberately provided House to show up at. In the end, Maluku conflict became one of many entry factors for your Jemaah Islamiyah and al-Qaeda terrorism actions, a training camp and recruitment of recent cells and networks, and thus sow the seeds of radical actions and terrorism that lived and spread in Indonesia to at the present time.

[31] Munir Mentioned Thalib is definitely an idealistic human rights activist who defends victims of violations and is prepared to confront the army and police to combat with the rights of such victims. Threats of murder and intimidation to pressure Munir to stop his activities whilst top KontraS and Imparsial (the two strongest human rights advocacy companies in Indonesia Started by him) are nothing new, which includes monitoring and tries to thwart his defense routines performed by aspects of the security forces directly or indirectly.

[9] Hal utama yang perlu diperhatikan dalam reformasi intelijen adalah mengubah paradigma intelijen dari alat penguasa dengan kewenangan dan kekuasaan yang tak terbatas menjadi intelijen sebagai organisasi atau producer

Alih-alih menjalankan fungsi deteksi dan cegah dini, intelijen negara asik memainkan peran sebagai eksekutor dan menjadi algojo bagi kepentingan partai politik tertentu. Bahkan intelijen negara mengalami kegamangan, pada pesta demokrasi yang baru lalu, akibat tarik menarik kekuatan politik papan atas.

Ketidaktegasan dan deferensiasi tugas dan wewenang di antara komunitas intelijen tersebut menimbulkan konflik kepentingan yang mengarah pada tindakan kekerasan antara sesama lembaga.

Patut disadari bahwa, gerakan-gerakan separatisme yang ada saat ini masih berakar pada motif-motif ekonomi yang awalnya berupa gagasan ketidakpuasan atas perekonomian daerah tertentu atas kebijakan pemerintah pusat. Hal ini, menjadi sorotan negara-negara tertentu yang kemudian dengan sengaja masih menyokong gerakan-gerakan separatisme, yang masih ada di Indonesia, baik dengan melalui penggalangan terhadap tokoh dan masyarakat lokal oleh lembaga swadaya masyarakat dari negara asing, atau mengakomodir upaya diplomatis aspiratif separatisme, terhadap negara kesatuan Republik Indonesia, di kancah internasional.

Whoever deliberately disobeys orders or requests created In keeping with law by officials who the job of supervising something, or by officers based on their own duties, so also those who are presented the ability to analyze or study legal acts, Hence Also whoever intentionally stops, hinders or thwart actions to execute the provisions on the regulation which fully commited by one of those officers, is punishable by imprisonment a greatest of 4 months and two months or perhaps a most high-quality of 9 thousand rupia

Dalam diskusi tersebut, penting untuk menyoroti pentingnya Reformasi Intelijen Indonesia agar lebih efektif dalam mendeteksi ancaman dengan lebih baik.

Dalam penguatan ini Krismono membahas apa saja yang menjadi faktor keberhasilan dalam pembangunan intelijen indonesia zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, peningkatan pelayanan publik, komitmen bersama dalam memberantas pungutan liar, dan kecintaan terhadap organisasi.

Setelah Indonesia merdeka, penggunaan sistem parlementer dan multipartai, posisi daerah memiliki kwewnangan luas untuk mengatur rumah tangga sendiri. Pada masa demokrasi parlementer sejak 1950, dinamika politik semakin dinamis ditandai dengan jatuh-bangunnya kabinet-kabinet, namun daerah tetap diberi otonomi luas. Otonomi daerah mendapat sorotan ketika di Indonesia berlaku sistem demokrasi terpimpin. Kendali politik di tangan Soekarno menjadikan pemberian wewenang terbatas bagi daerah atau otonomi terbatas. Namun sejak lama otonomi daerah diterapkan di Indonesia, pada masa pemerintahan Soeharto merupakan masa paling kelam dan menyakitkan bagi daerah. Pemerintahan yang tirani-otoriter menjadikan daerah sebagai sapi perahan dan ditelantarkan secara sistematis atas nama pembangunan dan Pancasila. Pada kenyataannya otonomi daerah baru dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh pada period reformasi. Reformasi merupakan masa terang bagi masa depan otonomi daerah. Karena pada masa ini otonomi luas telah dimiliki kembali oleh daerah-daerah.